Bulan: Mei 2020

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (personenrecht): Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur,kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,tempat tinggal(domisili)dan sebagainya. Hukum Keluarga (familierecht): Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan …

Tumbuhan Berbiji Terbuka

Tumbuhan Berbiji Terbuka

Tumbuhan Berbiji Terbuka Kelas Cycadinae Tumbuhan annggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan tidak atau sedikit bercabang. Sporofil tersusun dalam strobi- lus berumah dua (dalam satu strobilus terdapat 1 alat kelamin). Strobilus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Pada strobilus betina (megasporofil), sporofil berupa sisik dengan 2 bakal biji. …

Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah

Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah Menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa: Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat …

Untuk Kepentingan Perpajakan

Untuk Kepentingan Perpajakan Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa: Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. …

Pelanggaran Rahasia Bank dan Pengecualian Rahasia Bank

Pelanggaran Rahasia Bank dan Pengecualian Rahasia Bank   Secara tegas dinyatakan bahwa ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan perbankan. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafilisi …