Buka PTN dan Prodi Baru, Menristekdikti Ajukan Kuota 4.200 Dosen PPPK

Buka PTN dan Prodi Baru, Menristekdikti Ajukan Kuota 4.200 Dosen PPPK

Buka PTN dan Prodi Baru, Menristekdikti Ajukan Kuota 4.200 Dosen PPPK

Buka PTN dan Prodi Baru, Menristekdikti Ajukan Kuota 4.200 Dosen PPPK
Buka PTN dan Prodi Baru, Menristekdikti Ajukan Kuota 4.200 Dosen PPPK

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir

telah mengajukan kuota untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam permohonan yang diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) itu, disebutkan bahwa Kemenristekdikti butuh 4.200 orang untuk posisi dosen.

“Nantinya ditempatkan di 36 perguruan tinggi negeri (PTN, Red) baru di seluruh Indonesia,” ucap Nasir.

Dia menjelaskan, memasuki era revolusi industri 4.0, beberapa PTN

mengusulkan membuka prodi baru. PTN-PTN itu, antara lain, Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengajukan prodi baru di Cirebon dan Banyuwangi, Institut Pertanian Bogor (IPB) di Sukabumi, dan Universitas Padjadjaran (Unpad) di Pangandaran.
Buka PTN dan Prodi Baru, Menristekdikti Ajukan Kuota 4.200 Dosen PPPK
Ilustrasi dosen. Menristekdikti membuka PTN baru. Untuk memenuhi SDM-nya diajukan kuota dosen dengan status PPPK ke Kementerian PANRB. (Pixabay)

Nasir mengungkapkan, pembukaan kampus dengan prodi baru tersebut terkait penelitian dan pengembangan yang dilakukan PTN. Misalnya, prodi baru IPB akan dikonsentrasikan ke daerah pertanian yang masih sulit penyiapan sumber dayanya. Lalu, Unpad akan fokus ke bidang kelautan.

Sementara itu, rencana pemerintah membuka kembali tes calon pegawai negeri sipil (CPNS)

tahun ini mendapat respons dari forum honorer. Mereka berharap pemerintah mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan forum honorer terkait Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018. ”Pemerintah bisa menyesuaikan dengan putusan tersebut,” ujar kuasa hukum guru honorer Andi Asrun kepada Jawa Pos kemarin (27/1). Namun, Andi mengaku belum membaca putusan tersebut.

Meski demikian, ada dua norma yang diajukan dalam gugatan ke MA. Yakni, terkait batasan umur 35 tahun CPNS dan legalitas permen PAN-RB yang diatur tanpa adanya peraturan turunan UU ASN dalam bentuk peraturan pemerintah. Andi mendesak pemerintah mendorong MA segera menerbitkan putusan tersebut. Dia yakin, jika Men PAN-RB yang meminta, MA bisa mempercepat penerbitan salinan putusannya. ”Datang saja biro hukum. Kalau gak didatangin barangkali lupa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, hingga kemarin, pihaknya belum mengetahui detail putusan MA. Dengan demikian, dia belum bisa memastikan terkait diadopsi atau tidaknya keinginan forum honorer dalam tes CPNS yang dilakukan Juni mendatang. ”Kami tak bisa berandai-andai,” ujarnya. Pihaknya baru akan memberikan respons jika sudah mendapat detail putusan tersebut.

 

Baca Juga :