Gambaran Umum Kabupaten Pati

Gambaran Umum Kabupaten Pati

Gambaran Umum Kabupaten Pati

Gambaran Umum Kabupaten Pati
Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kesehatan

Perkembangan kondisi kesehatan masyarakat menunjukan perubahan yang positif. Keberhasilan bidang ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator umum diantaranya adalah : perkembangan angka harapan hidup mesyarakat Kab. Pati pada tahun 1996 sebesar 58,61 tahun meningkat menjadi 71,6 tahun untuk tahun 1999 dan pada tahun 2003 naik menjadi 72,7 tahun, angka harapan hidup Kab. Pati setiap tahunnya masih diatas rata-rata Jawa Tengah sebesar 69,1 tahun tahun 2003. (IPM Kab. Pati tahun 2003).

Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau keseluruh wilayah se Kabupaten Pati, hal itu dapat dilihat dari perkembangan sarana kesehatan. Pada tahun 1995 Rumah Sakit 6 buah, Puskesmas 28 buah, Puskesmas Pembantu 45 buah, Puskesling 27 buah, Polindes 84 buah, Rumah Bersalin 6 buah, Balai Pengobatan 13 buah. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebagai berikut : Rumah Sakit 8 buah, Puskesmas sebanyak 29 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 50 buah, Pukesling sebanyak 29 buah, Polindes sebanyak 198 buah, Rumah Sakit Bersalin sebanyak 13 buah, Balai Pengobatan 37 buah. Peningkatan derajat kesehatan telah menyebabkan perubahan pola hidup sebagian masyarakat. Oleh karena itu tantangan kedepan yang harus diwaspadai adalah berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup dan lingkungan , disamping tuntutan akan kualitas pelayanan kesehatan yang makin prima, profesionalisme aparatur kesehatan, sarana prasarana kesehatan dan mewujudkan budaya dan perilaku sehat bagi masyarakat. (Pati Dalam Angka tahun 1997 dan tahun 2004)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan harga konstan 1993 pertumbuhan ekonomi tahun 1993-1996 rata-rata sebesar 0,54% sedangkan tahun 1998 setelah terjadi krisis, pertumbuhan ekonomi minus 4,02%. Pada tahun 1999 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 1,55% dan pada empat tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebagai berikut : tahun 2000 sebesar 0,36%, tahun 2001 sebesar 2,99%, tahun 2002 sebesar 2,71% dan tahun 2003 sebesar 3,08%. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999 mengalami pergeseran, tahun 1994 sektor pertanian memberikan kontribusi 44,27%, sektor perdagangan memberikan kontribusi 17,90%, sektor indutri pengolahan memberi kontribusi sebesar 11,61% dan sektor jasa-jasa memberi kontribusi sebesar 9,34%. Pada tahun 1999 sektor pertanian menjadi 48,24%, sektor perdagangan, hotel dan restoran tinggal 16, 87%, sektor industri pengolahan menjadi 12,03% dan sektor jasa-jasa tinggal 7,80%. Sedangkan sektor lainnya ada yang naik dan ada yang turun. Selama lima tahun terakhir sektor terbesar yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoran dan industri pengolahan. Peranan sektor-sektor tersebut pada tahun 2003 sebesar 45,82%, 17,14% dan 12,39%. Sementara untuk peranan sektor lainnya besarnya masih di bawah sepuluh persen. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan pertanda bahwa dimasa yang akan datang selain sektor pertanian, sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa akan menjadi aktivitas utama perekonomian Kabupaten Pati. Perkembangan pendapatan per kapita dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 atas harga berlaku dan konstan terlihat meunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku mencapai Rp.2.853.293 atau mengalami pertumbuhan 3,08% lebih tinggi dari tahun sebelumnnya (Tahun 2002 sebesar Rp.2.653.652 atau dengan pertumbuhan ekonomi 2,71%). Sedangkan atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2002 pendapatan per kapita Kabupaten Pati tercatat sebesar Rp.837.537, kemudian berkembang pada tahun 2003 menjadi Rp.861.255. Tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah adanya globalisasi perdagangan yang berdampak pada makin ketatnya persaingan usaha terutama dari sisi teknologi, permodalan dan kualitas sumber daya manusia. Tantangan lainnya masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan dan belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih rendahnya investasi serta masih belum memadainya infrastruktur ekonomi dan perdagangan.

Keuangan Daerah
Penerimaan keuangan daerah semakin membaik setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penerimaan keuangan daerah pada tahun 1997/1998 sebesar Rp.57.699.669.000,00, tahun 2002 menjadi Rp.324.089.778.500,00, sumbangan yang berasal dari PAD sebesar Rp.23.411.773.000,00 atau sebesar 7,22 %. Selama lima (5) tahun terakhir penerimaan keuangan daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20%, pada tahun 2002 penerimaan sebesar Rp.324.087.778.500,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.23.411.773.000,00 atau sebesar 7,22% dan pada tahun 2006 jumlah penerimaan daerah mencapai Rp.637.166.877.000,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.56.824.933.000,00 atau sebesar 8,92%. Tantangan pembangunan keuangan daerah adalah masih besarnya ketergantungan penerimaan keuangan daerah dari dana perimbangan dan belum seimbangnya proporsi pengeluaran daerah untuk belanja aparatur dengan belanja publik.

Politik
Pendekatan politik massa mengambang (Floating Mass) sebagai upaya untuk mengendalikan dinamika politik masyarakat demi pembangunan ekonomi menjadikan pembangunan politik mengalami stagnasi. Pada sisi lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi tidak lebih sebagai kewajiban dari pada hak. Meningkatnya taraf hidup dan derajat pendidikan masyarakat serta terbukanya informasi, menimbulkan tuntutan yang lebih besar dalam partisipasi politik, namun saluran yang tersedia tidak memadai. Terjadinya krisis ekonomi sejak awal Mei 1997 berlanjut menjadi krisis multidemensi secara akumulatif menimbulkan desakan kuat pada tuntutan reformasi. Reformasi politik nasional yang menemukan momentum di tahun 1998, secara monumental diwujudkan dalam pemilu tahun 1999 dan pemilu legislatif serta pemilu presiden / wakil presiden tahun 2004, melalui dua kali perubahan perundang-undangan politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terus dilakukan pembenahan ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan. Tingginya dinamika politik dan perlunya konsolidasi dan sinkronisasi ketentuan normatif maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang sebelumnya. Tantangan pembangunan politik adalah mempertahankan momentum reformasi agar sesuai dengan tujuannya serta membangun budaya politik yang santun.

Aparatur Pemerintah Daerah
Dimasa lalu, aparatur pemerintah diposisikan sebagai salah satu pilar kekuasaan politik. Hal ini menyebabkan aparatur pemerintah berada dalam posisi yang tidak netral, kurang profesional dan kurang mempertimbangkan aspek kompetensi, sehingga menimbulkan dampak inefisiensi, ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan jumlah pegawai, kualitas aparatur dan beban kerja. Jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Tahun 1997 sebelum otonomi sebanyak 2.180 orang pegawai. Dengan berlakunya otonomi daerah terdapat pelimpahan pegawai dari instansi vertikal sehingga sampai dengan tahun 2005 jumlah pegawai sebanyak 12.301 Pegawai Megeri Sipil (PNS) dan 5.134 Tenaha Harian Lepas (TPHL). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah per September 2005. Pada satu sisi jumlah pegawai yang besar tersebut merupakan aset, namun disisi lain apabila tidak dapat dioptimalkan akan merupakan beban bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu tantangan bidang aparatur adalah Mengoptimalkan kinerja aparatur agar mampu menjadi aset pembangunan sehingga menjadi sosok aparatur yang profesional dan berkarakter.