Hubungan Good Governance dan Reformasi Birokrasi

Hubungan Good Governance dan Reformasi Birokrasi

Terbukti, buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang terbaisi di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indoneisa dinilai termasuk terburk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan ditahun 1999, meskipun lebih baik dibandingkan keadaan Cina, Vietnam, dan India.

Pada tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tidak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang memungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan engalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi Pemerintahan Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.

  1. Reformasi Birokrasi di Indonesia

Reformasi birokrasi pemerintah pertama pernah dilakukan dijaman pemerintahan Bung Karno dengan slogan yang amat terkenal dengan kementrian yag ditugaskan melakukan retooling. Retooling walalaupun mempunyai konotasi untuk melakukan pembaharuan pegawai, menjadi penertiban dan pendayagunaan aparatur tekanannya masih diartikan pegawai yakni orang-orang atau sumber daya manusia yang bekerja sebagai aparat pemerintah dan negara.

Ketika pemerintah proklamasi melaksanakan pemerintahan sendiri, indonesia masih meniru dan mewarisi sistem administrasi dari pemerintahan kolonial. Ketika dijajah Belanda yang lama sekali sistem administrasi pemerintahan kerajaan Belanda kita pakaii dalam menata administrasi negara kita semenjak proklamasi. Pemerintahan Jepang pernah juga menjajah negara kita, dan pernah sistem administrasi Jepang dicoba dipakai untu sementara waktu. Karena sistem pemerintahan Belanda yang lama diterapkan dinehagara jajahan saat itu, maka sistem ini lama-kelamaan dirasakan tidak lagi memadahi lagi pula semangat ingin melepas dari warisan kolonial dan semangat kemerdekaan yang masih berkorbar didada bangsa Indonesia, makahal ini amat mendorong terciptanya sistem administrasi negara yang baru.

sumber :

https://radiomarconi.com/