Identifikasi dan Pengukuran Transaksi

Identifikasi dan Pengukuran Transaksi

Identifikasi dan Pengukuran Transaksi

Identifikasi dan Pengukuran Transaksi
Identifikasi dan Pengukuran Transaksi

Dalam tahap pertama ini, transaksi diidentifikasi untuk kemudian ditentukan akan dicatat ke dalam akun apa. Dalam tahap identifikasi ini, transaksi ditentukan berdasarkan definisi dan substansi ekonomik dari elemen dan akun-akunnya. Tahap identifikasi ini merupakan tahap dasar yang cukup penting, karena kesalahan pengidentifikasian akan menyebabkan kesalahan pencatatan transaksi ke dalam akun. Hal ini akan berakibat pada munculnya informasi historis yang menyesatkan (misleading).

Dalam mengidentifikasi transaksi, entitas harus mengacu pada PABU. Biasanya, suatu entitas sudah memiliki PABU dalam bentuk pedoman akuntansi yang mengacu pada SAK. Di dalam pedoman tersebut, biasanya sudah terdapat definisi elemen dan akun, juga syarat pengakuan transaksi. Suatu transaksi ditentukan akan dicatat atau tidak dicatat berdasarkan syarat pengakuan, dan dicatat ke dalam akun berdasarkan kesesuaian substansi transaksi dengan definisi akun. Jika suatu entitas tidak memiliki pedoman akuntansi, atau transaksi tidak diatur dalam pedoman akuntansi, maka entitas mengacu pada SAK. Jika SAK tidak mengatur, di dalam SAK terdapat urutan pengaturan yang harus diacu oleh entitas, dan dapat dilihat di bagian KDPPLK, dan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

Berikut ini contoh pertanyaan untuk tahapan identifikasi transaksi. Perusahaan Annaheim Electronics memiliki sebuah gedung yang dibeli seharga Rp100.000.000. Menurut ahli penilai, gedung Annaheim Electronics dapat digunakan untuk 10 tahun, tanpa nilai sisa setelah penggunaan. Pada awal tahun ke dua, gedung ini disewakan ke perusahaan Universal Corporation. Universal Corporation menyewa gedung selama 9 tahun dan dalam perjanjian sewa menyewa ini, Universal Corporation menanggung risiko ekonomik gedung. Pertanyaannya, siapakah yang harus mencatat transaksi pembelian gedung? Kemudian, siapakah yang mencatat gedung setelah gedung disewakan? Dicatat pada akun apakah gedung pada saat pembelian, dan gedung setelah disewakan? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab menggunakan definsi akun dan pengaturan substansi ekonomik transaksi, yang terdapat dalam PABU.

Setelah transaksi diidentifikasi dan dicatat ke dalam akun, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar jumlah uang yang harus dicantumkan dalam akun tersebut. Dalam kasus Annaheim Electronics, muncul biaya balik nama kepemilikan dan biaya perantara dalam pembelian gedung. Pertanyaannya, seberapa besar jumlah uang yang harus dicatat ke dalam akun gedung? Kemudian, ketika disewakan, berapakah nilai dari gedung tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab menggunakan dasar pengukuran akun yang terdapat dalam PABU.

Saat ini terdapat beberapa dasar untuk mengukur besarnya transaksi yang akan dilekatkan ke akun-akun dalam laporan keuangan. Dasar-dasar pengukuran tersebut adalah:

  1. Kos Historis. Dalam dasar pengukuran ini, suatu akun dicatat sebesar nilai pertukaran (kos) pada saat pertukaran terjadi.
    1. Aset dicatat pada jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan (akuisisi).
    2. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai pertukaran atas munculnya kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (sebagai contoh, pajak penghasilan), sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban dalam keadaan usaha normal.
  2. Kos kini. Dalam dasar pengukuran ini, suatu akun dicatat sebesar nilai pertukaran jika pertukaran terjadi saat ini.
    1. Aset dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan jika aset yang sama dibeli (diperoleh) pada saat ini.
    2. Liabilitas dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat ini.
  3. Nilai realisasi/penyelesaian. Dalam dasar pengukuran ini, akun dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi pada pelepasan aset atau penyelesaian liabilitas.
    1. Aset dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh saat ini dari penjualan aset dalam pelepasan normal (orderly disposal).
    2. Liabilitas dinilai sebesar. Nilai diskonto kini dari aliran bersih kas keluar masa depan yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam keadaan usaha normal.
  4. Nilai kini (present value). Dalam dasar pengukuran ini, suatu akun dicatat sebesar aliran kas masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini (nilai kini).
    1. Aset dicatat sebesar aliran masuk kas masa depan yang didiskontokan ke nilai kini.
    2. Liabilitas dicatat sebesar aliran keluar kas masa depan yang didiskontokan ke nilai kini yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam keadaan usaha normal.
  5. Nilai Wajar. Dalam dasar pengukuran ini, suatu aset/liabilitas dicatat sebesar nilai pasar (wajar) dari aset/liabilitas tersebut pada saat pelaporan. Jika tidak terdapat pasar aktif, maka menggunakan nilai pasar dari aset/liabilitas sejenis di pasar aktif. Jika tidak terdapat aset/liabilitas sejenis, maka menggunakan perkiraan nilai wajar menggunakan model perhitungan yang ditentukan menggunakan jasa penilai.

Dasar pengukuran yang secara umum digunakan oleh entitas dalam membuat laporan keuangan adalah kos historis. Biasanya dasar ini dikombinasikan dengan dasar lain, tergantung dari jenis transaksi dan akunnya. Pengukuran dan cara mengukur akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan masing-masing akun pada bab-bab selanjutnya.

Sumber : https://theeacher.livejournal.com/304.html