Kinerja Aparatur Pemerintah

Kinerja Aparatur Pemerintah

Kinerja Aparatur Pemerintah

Kinerja Aparatur Pemerintah
Kinerja Aparatur Pemerintah

Kinerja Aparatur Pemerintah
Kinerja Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat dapat diukur dari kinerja pelayanan publik. Kondisi masa lalu masih menunjukkan adanya banyak kelemahan dalam penyelenggaran pelayanan publik seperti : diskriminasi pelayanan, tumpang tindih perijinan, prosedur yang berbelit maupun keterbatasan. Cakupan layanan setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan publik semakin mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa langkah perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik antara lain : upaya penyempurnaan sistem, regulasi, pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu dan Kebijakan Pelayanan One Stop Service (OSS) untuk mendorong masuknya investor ke Kabupaten Pati. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan pelayanan publik adalah semakin meningkatnya tuntutan publik akan sistem mananjemen pemerintahan yang menekankan pada kualitas pelayanan publik, yang memperhatikan dan mengutamakan hak-hak publik melalui optimalisasi penggunaan tehnologi dan informasi.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan keberhasilannya oleh instalasi birokrasi pemerintah. Sebelum era otonomi daerah, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah sangat diwarnai dengan nuangsa sentralistik, dimana semuanya ditentukan oleh pusat. Setelah tahun 2001 kelembagaan pemerintah daerah semakin memperhatikan nuansa lokal. Kondisi delematis tersebut semakin nampak ketika daerah diberi kebebasan untuk menentukan jenis dan jumlah unit organisasi berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Secara faktual kombinasi pertimbangan manajerial dan non manajerial dalam penempatan apartur sulit dielakkan. Hal ini semakin mencolok ketika muncul Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana didalamnya memberi banyak pembatasan terhadap jumlah dan jenis unit organisasi. Terjalinya perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka harapan baru bagi daerah dalam mengatasi situasi dilematis. Tantangan ke depan terkait dengan aspek kelembagaan adalah tuntutan instansi pemerintahan untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; mampu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, globalisasi maupun perkembangan teknologi dan informasi.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi sejalan dengan perubahan peradaban dan budaya manusia, yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia, termasuk bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah banyak diaplikasikan hasil-hasil pengembangan pengetahuan dan teknologi, disertai dengan adanya berbagai penelitian dan pengembangan untuk mengatasi berbagai permasalahan strategis daerah secara terarah dan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi adalah semakin derasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perubahan sikap dan perilaku agar tidak menjadi korban perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti memunculkan kesenjangan arus globalisasi yang berdampak pada perubahan paradigma sistem dan mekanisme pemerintahan, instansi dan aparatur harus semakin tanggap dan mampu dalam menyiapkan dan mengaplikasikan berbagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta hasil-hasil penelitian demi kesejahteraan manusia.

Hukum
Pembangunan bidang hukum telah berkembang begitu pesat seiring dengan berkembangnya dinamika penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Selama 2 tahun terakhir telah dihasilkan berbagai produk legislasi daerah sebanyak 4 buah Peraturan Daerah yang berupa Perda baru. Berbagai permasalahan yang ditemukan selama ini terkait dengan aspek hukum adalah masih lemahnya kinerja penegak hukum daerah terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, masih perlu ditingkatkannya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah, perlu dikembangkannya budaya / kesadaran hukum masyarakat. Tantangan pembangunan hukum pada masa yang akan datang adalah jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata Peraturan Daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Baca juga ;