Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin

Di masa Demokrasi Terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis, “sekular”, Islam, dan komunis. Akan tetapi, idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI, memendam ketegangan antara Islam dan komunisme. Masa Demokrasi Terpimpin itu berakhir dengan gagalnya Gerakan 30 September PKI Tahun 1965. Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu.

Masa Orde Baru

Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada di tangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama memberikan harapan-harapan baru kepada kaum Muslimin. Namun, kekecewaan pun muncul dalam diri umat Islam. Mereka merasa, meskipun komunis telah tumbang, kenyataan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Rehabilitasi Masyumi, partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan. Bahkan, tokoh-tokohnya juga tidak diizinkan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan kemudian.

Orde Baru memang sejak semula mencanangkan pembaruan sistem politik. Pada tanggal 26 November 1966, ditetapkan RUU kepartaian, RUU pemilu, dan RUU Susunan MPR, DPR, dan DPRD. Yang kedua dan ketiga ditetapkan 22 November 1969. Pada 9 Maret 1970, fraksi-fraksi parpol di DPR dikelompokkan. Pada tanggal 5 Februari 1973, Parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI . Pada 14 Agustus 1975 RUU kepartaian dipisahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan asas tunggal, Pancasila, untuk semua Parpol, tidak ada lagi ideologi Islam, jadi tidak ada lagi partai Islam.

  1. Kebangkitan Islam di Masa Orde Baru

Sejak dekade 1970-an, banyak bermunculan intelektual muda Muslim, melontarkan ide-ide segar untuk masa depan umat. Kebanyakan mereka adalah intelektual Muslim berpendidikan “umum” dan merupakan buah dari kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM).

Disamping itu pula, Departemen Agama yang dibentuk sebagai konsesi bagi umat Islam juga banyak dalam membentuk dan mendorong kebangkitan Islam tersebut. Empat belas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) induk dengan sekian banyak cabangnya sangat berjasa menyiapkan guru-guru agama, pendakwah dan mubalig dalam kuantitas besar. Demikian juga dengan kebijaksanaan pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan asas tunggal, memang wadah politik umat Islam hilang. Islam nampaknya menarik diri dari dunia politik. Namun, dengan pembaharuan politik bangsa ini, umat Islam terlepas dari ikatan yang sempit menuju dunia yang lebih luas. Perjuangan kultural adalah lahan yang sangat luas dibandingkan dengan dunia politik saja, aspek ini merupakan pusat perhatian umat Islam di masa lalu.

Pada waktu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta sama sekali tidak digunakan. Soekarno-Hatta justru membuat teks proklamasi yang lebih singkat, karena ditulis secara tergesa-gesa. Perlu diketahui, menjelang kemerdekaan, setelah Jepang tidak dapat menghindari kekalahan dari tentara sekutu, BPUPKI ditingkat menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Berbeda dengan BPUPKI yang khusus untuk pulau Jawa, PPKI merupakan perwakilan dareah seluruh kepualan di Indonesia. Perubahana itu menyebabkan banyak anggota BPUPKI yang tidak muncul lagi, termasuk beberapa orang anggota Panitia Sembilan. Persentase Nasionalis Islam pun merosot tajam.

Islam mulai memasuki wilayah politik indonesia sejak pertama kali negara indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu). Dengan cara membuat suatu wadah, yaitu mendirikan partai politik. Pada waktu itu partai yang berasaskan islam yaitu ada dua pertama, Partai Masyumi dan Partai NU. Melalui wadah ini umat islam memainkan perannya sebagai seorang politikus yang ingin menanamkan nilai-nilai islam.

Pada waktu itu partai yang berasaskan islam yaitu ada dua pertama, Partai Dalam tesis Harun Nasution yang berjudul The Islamic State in Indonesia. Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masjumi, beliau mengemukakan bahwa ada perbedaan besar antara NU dan Masyumi. Kaum modernis di dalam Masyumi pada umumnya mereka hendak membangun suatu masyarakat muslim dan mengharapkan suatu negara islam.Sedangkan kelompok yang diwakili NU lebih memperjuangkan suatu Negara sebagai langkah pertama dan melalui negara ini mereka hendak mewujudkan suatu masyarakat islam .

https://haciati.co/