Masa pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang

Kemunduran progersif yang dialami partai-partai Islam seakan mendapatkan dayanya kembali setelah Jepang dating menggantikan posisi Belanda. Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, Islam dan nasionalis “sekuler”, ketimbang pimpinan tardisional (maksudnya raja dan bangsawan lama). Jepang berpendapat, organisasi-organisasi Islamlah yang sebenarnya mempunya massa yang patuh dan hanya dengan pendekatan agama, penduduk Indonesia ini dapat dimobilisasi. Oleh karena itu kalau organisasi-organisasi non-keagamaan dibubarkan, organisasi-organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan kemudian Persyariktan Ulama (Majalengka), juga Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang kemudian di lanjutkan dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) diperkenankan kembali meneruskan kegiatannya. Permohonan Masyumi juga diterima pemerintah pendudukan Jepang untuk mendirikan barisan Hizbullah, se buah wadah kemiliteran bagi para santri. Bahkan, Tentara Pembela Tanah Air (PETA) juga didominasi oleh golongan santri.

Bagi golongan nasionalis dibentuk lembaga-lembaga baru, seperti Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) yang hanya berumur beberapa bulan sejak Mei 1942 dan Poesat Tenaga Rakjat (Poetra) yang didirikan bulan Maret 1943. Usaha pembangunan Poetra baru dimulai pada bulan April 1943. sebagai pemimpin tertingginya adalah Soekarno yang di Bantu oleh Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H Mas Mansur. Mereka dikenal sebagai empat serangkai pemimpin bangsa. Dari empat serangkai itu, tercermin bahwa tokoh nasionalis secular lebih dominant dalam gerakan kebangsaan daripada golongan Islam.

Jepang kemudian menjajikan kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan maklumat Gunseikan no.23/29 April 1 945, tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berbeda dengan situasi sebelumnya, yang kalangan islam mendapat pelayanan lebih besar dari Jepang, keanggotaan BPUPKI didominasi oleh golongan nasionalis “secular”, yang ketika itu lazim disebut golongan kebangsaan. Di dalam badan inilah, Soekarno mencetuskan ide Pancasilanya. Meskipun, di dalam rumusan Pancasila itu terdapat prinsip ketuhanan, tetapi Negara pasa dasarnya dipisahkan dari agama.

Organisasi Politik dan Organisasi Sosial Islam Dalam Suasana Indonesia Merdeka

  1. Masa Revolusi dan Demokrasi Liberal

Moh. Hatta dalam sidang PPKI setelah kemerdekaan berhasil dengan mudah menyakinkan anggota bahwa hanya suatu konstitusi “sekular” yang mempunyai peluang untuk diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila Pertama Pancasila dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi.

Keputusan tentang penghapusan tujuh kata-kata dari Piagam Jakarta itu sama sekali tidak mengakhiri konflik ideologi yang telah berlangsung lama pada masa sebelum kemerdekaan. Para nasonialis Islam harus menerima kenyataan itu, Karena mereka menyadari bahwa masa revolusi bukanlah saat yang tepat untuk mendesak terlaksananya cita-cita Islami mereka.

Dalam masa-masa revolusi, konflik ideologi tidak begitu jelas, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan melalui pergantian-pergantian kabinet yang silih berganti. Dan dari tiga kekuatan ideologi itu, muncullah tiga alternative dasar Negara : Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Tetapi, dalam perjalanan sidang-sidang Konstituante itu, perdebatan ideologis mengenai dasar Negara terkristal menjadi Islam dan Pancasila.

Usaha partai-partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara di dalam konstituante mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam waktu itu, dipandang sebagai milik kaum “anti-Muslim”, setidak-tidaknya di dalam konstituante. Memang, kesempatan untuk menyelesaikan tugas konstituante masih terluang, namun pekerjaannya diakhiri dengan Dekrit Presiden 1959, konstituante dinyatakan bubar dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali.

Baca juga: