Mewujudkan Good Governance

   Mewujudkan Good Governance

Pada awal tahun 1900-an, diadakan pertemuan negara-negara donor yang dipromotori oleh Bank Dunia. Ertemuan ini, kemudian dikenal sebgai “Konsensus Washington”. Dalam pertemuan itu terungkap, banyak bantuan asing “bocor” akibat praktik bad governance (pemerintah yang tidak dikenal akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dll). Oleh karena itu, kemudian diseokatai bahwa penerima bantuan harus diberi persyaratan (conditionality), yaitu kesediaan untuk mempraktikkan good governance (keterbukaan, demokrasi, check and balances, dll). Maka sejak pertengahan 1900-an, bantuan asing disertai kondisionalitas untuk mengurangi kebocoran bantuan asing dan efektivitas pemerintahan negara berkembang.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemrintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintahan, sector swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigm pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Dengan bergesernya paradigma dari goeverment ke arah governance, yang menekankan pada kaloborasi dalam kesehatan dan keseimbangan antara pemerintahan, sekor swasta, dan masyarakat madani (civil society), maka dikembangkan pandangan atau paradigm baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (good governance).

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan kontruktif diantara negara, sector swasta, dan masyarakat (society).

Seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata, asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintahan (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan),sektor bisnis (menggerakkan roda perekonominan), dan sector civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efesiensi).

Syarat bagi terciptana good governance, yang merupakan prinsip dasar, meliputi :