Optimalisasi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Pada Era Demokrasi Liberal di Indonesia

Optimalisasi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Pada Era Demokrasi Liberal di Indonesia

Memahami politik hanya sebagai proses rational dalam negosiasi antar individu sama saja dengan merenggut seluruh dimensi kekuasaan (power) dan antagonism yang oleh Mouffe diartikan sebagai yang politis itu sendiri. Karenanya politis itu sendiri telah kehilangan kodrat dari yang politis. Pengertian politik tradisi liberal juga telah mengabaikan peran besar hasrat dan keyakinan yang dapat menggerakkan perilaku manusia. Ancamana globalisasi ekonomi tehadap demokratisasi politik di Indonesia dapat dilihat dari dua ranah yang berbeda yaitu, pertama ancaman demokrasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional yang kini telah mempresentasikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik kedua jika perluasan terhadap ruang kemerdekaan dilihat sebagai tujuan utama dan cara terpenting pembangunan maka globalisasi telah mengancam tujuan dan cara tersebut yang menurut Sen dapat disebut sebagai perasn konstitutif.

System politik parlementer sebagai suatu system atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislative dalam menjalankan pemerintahan negara. Presiden hanya menjadi symbol kepada negara saja. Contoh kedudukan satu Inggris Raja di Muangthai dan Presiden India. Seperti halnya di Inggris dimana seorang Raja tak dapat diganggu gugat, maka jika terjadi perselisihan antara Raja dan rakyat, Mentrilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai catatan, dalam pemerintahan cabinet parlementer perlu dicapai adanya keseimbangan melalui mayoritas partai untuk membentuk cabinet atas kekuatan senidiri. Kalau tidak, dibentuk suatu cabinet koalisi berdasarkan kerja sama antar beberapa partai. Pada perjalanannya system ini memiliki prinsip yaitu :

  1. Rangkap jabatan, konstitusi negara yang menganut system parlementer akan menentukan bahwa mereka yang menduduki jabatan mentri harus merupakan anggota parlemen. Prinsip ini berada dengan ajaran trias politika.
  2. Dominasi resmi parlemen, parlemen tidak saja membuat undang-undang baru, melainkan juga memiliki kekuasaan untuk merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku dan menentukan apakah sebuah undang-undang bersifat konstitusional/tidak.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negaranya. Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet.

            Dalam perkembangan Demokrasi Indonesia, Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik dan pemimpin. Namun dengan sejalannya demokrasi itu Indonesia sampai saat ini masih saja belum menemukan sistem Demokrasi yang tepat. Banyak permasalahan yang datang dalam pencarian sistem Indonesia maupun jiwa para pemimpinnya.

Sumber :

https://desaingrafis.co.id/we-heroes-apk/