ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM UUD 1945

ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM UUD 1945

ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM UUD 1945

ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM UUD 1945

Sesuai dengan amanat UUD 1945

tujuan pembangunan nasional adalah turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya salah satu tujuan negara ini dilaksanakan tentu melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan visi dan delapan misi pembangunan nasional, terdapat salah satu misi terakhir yang sangat penting di dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan dunia internasional.

Misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan cara mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakarat, antar kelompok, dan antarlembaga di berbagai bidang.

Politik luar negeri Indonesia yang dijalankan selama 5 tahun terakhir kemudian memecah misi tersebut melalui 4 program, yairu melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia, intensifikasi Diplomasi Ekonomi serta peningkatan peran di dunia internasional.

Nah, untuk mendukung apa yang menjadi prioritas negara tersebut, Indonesia saat ini aktif tergabung di berbagai organisasi internasional, hal ini berdasarkan UU No. 37 tahun 1999, Organisasi Internasional (OI) didefinisikan sebagai organisasi antipemerintah, Indonesia tercatat menjadi anggota ke 240 OI pada 2018.

Ketentuan mengenai keanggotaan dan kontribusi pada OI sebelumnya telah diatur pada Kepres No. 64 tahun 1999 tetang keanggotaan Inodonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada OI. Keanggotaan tersebut diamanatkan untuk mendapat manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Akan tetapi, mengingat adanya perubahan karena perkembangan dalam hubungan internasional. Kepres tersebut saat ini tengah direvisi dan sedang dalam proses yang disebut harmonisasi di Kemenkumham per Desember 2018.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara keanggotaan dan pembayaran kontribusi akan diatur di Perpres itu dan segera akan disosialisasikan begitu Perpres Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI telah disahkan.

Seiring penyusunan pada Perpres perubahan Kepres no. 64 tahun 1999, sebagaimana intruksi Presiden pada 2015, pemerintah saat ini tengah melakukan evalusasi terhadap seluruh keanggotaan Indonesia di OI. Adanya evaluasi tersebut tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah matang dan dilakukan dengan profesional.

Sehingga tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk melihat sejauh mana pemanfaatan keanggotaan Indonesia sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka penataan pengelolaan keanggotaan dan kontribusi Indonesia. Jika ada yang dinilai tidak bermanfaat maka dapat dihentikn dan partisipasi pada organisasi non-pemerintah dapat dikeluarkan dari database Pemerintah RI.


Sumber: https://itsjustabitoffun.com/dragon-blaze-apk/