Permasalahan Daerah Perbatasan

Permasalahan Daerah Perbatasan

Permasalahan Daerah Perbatasan

Permasalahan Daerah Perbatasan
Permasalahan Daerah Perbatasan

Beberapa permasalahan yang secara umum dijumpai di daerah perbatasan meliputi:

  1. Sering timbul permasalahan dalam hal kebijaksanaan yang harus diterapkan;
  2. Terdapat kecenderungan tumbuh lebih lambat (untuk tipe wilayah perbatasan a dan b);
  3. Benturan dua kepentingan berbeda antar dua wilayah; dan
  4. Belum ada kesatuan dalam perencanaan wilayah perbatasan itu sendiri yang menimbulkan ketidakserasian persepsi dan aspirasi pembangunan, yang kemudian akan berakibat pada ketidakserasian program-program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah di daerah perbatasan tersebut.

Telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah

harus selaras dengan potensi dan peluang pengembangan, dan sejalan dengan prioritas yang telah digariskan oleh peraturan yang berlaku pada masing-masing wilayah. Khusus untuk wilayah perbatasan, diperlukan koordinasi yang matang antara dua wilayah administrasi untuk memadukan dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan di wilayah perbatasan, terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik wilayahnya, dengan melakukan identifikasi potensi, kendala, dan peluang pengembangannya. Dengan demikian maka penyusunan rencana pengembangan wilayah perbatasan tersebut akan menghasilkan rencana intervensi pembangunan, baik dalam bentuk program atau proyek yang berhasil guna dan berdaya guna.

Pada umumnya daerah-daerah perbatasan termasuk ke dalam kriteria desa miskin dengan pertumbuhan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya.

Beberapa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan desa-desa di daerah perbatasan diantaranya:

  1. Belum ditemu-kenalinya secara mendalam dan menyeluruh mengenai potensi sosial-ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, yang pada dasarnya merupakan faktor pendukung ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut
  2. Lemahnya kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani; dan
  3. Kurang terdistribusinya secara merata pelayanan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan dilihat atas dasar lokasi atau agihan keruangan (spatial distribution) (Listiyah Miniarti, 1996).

Di samping faktor-faktor tersebut, lambatnya perkembangan

daerah-daerah perbatasan juga masih ditambah lagi oleh imbas dampak kesenjangan antara desa-kota, seperti investasi ekonomi (dalam bidang infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, yang berakibat pada lebih cepatnya wilayah perkotaan tumbuh dan berkembang, sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal (urban bias). Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas, kwalitas petani, dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumberdaya permodalan, serta rendahnya kwalitas dan kwantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Sebagai akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan (Anonimus, 2005)

Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/