Rapor Buruk Birokrasi Indonesia

 Rapor Buruk Birokrasi Indonesia

 Rapor Buruk Birokrasi Indonesia

 Rapor Buruk Birokrasi Indonesia

Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki raport buruk, khususnya smasa Orde Baru, yang menjadikan birikrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggunngjawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi.

Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja. Bahkan kemudian terjadi politisasi birokrasi. Pada rezim Orde Baru, birokrasi menjadi alat mempertahankan kekuasaan.

Pasca reformasi pun para pejabat politik yang kini menjabat dalam birokrasi pemerintah ingin melestarikan budaya tersebut dnegan mengaburkan antara pejabat karier dengan nonkarier. Sikap mental seperti ini dapat membawa birokrasi pemeritahan Indonesia kembali kepada kondisi birokrasi pemerintahan pada masa Orde Baru. Bahkan kemunculan RUU Administrasi Pemerinthan turut mendapat respon yang cukup agresif dari para pejabat politik melalui fraksi-fraksi di DPR yang berusaha mengakomodasikan kepentingan jabatan politik mereka untuk dapat menduduki jabatan birokrasi.

Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini memang belum sepenuhnya terlihat. Birokrasi pemerintahan masih kental dengan nuansa klasik, yaitu kekuasaan tunggal ada di tangan pemerintahan. Selain itu, rancangan besar yang lengkap dan tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi pemerintahan belum terlihat. Struktur organisasi pemerintahan tergolong gemuk, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung boros.

Good Gavernance sering diartikan sebagai indicator terealisasikannya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, seperti :

  1. Partisipai masyarakat
  2. Tegaknya supremasi hukum
  3. Transparansi
  4. Kepedulian kepada stakeholder
  5. Berorientasi kepada consensus
  6. Kesetaraan
  7. Efektivitas dan efesiensi
  8. Akuntabilitas
  9. Visi strategis

Reformasi didefinisikan sebagai perubahan raikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan demikian, reformasi birokrasi adalah perubahan raikal dalam bidang sistem pemerintahan.

Menurut teori liberal, birokrasi pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan umm. Dengan demikian, birokrasi pemerintahan itu bukan hanya diisi oleh para birokrat, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik, (Carino, 1994). Demikian pula sebaliknya, didalam birokrasi pemerintahan itu bukan hanya dimiliki oleh pemimpin politik dari partai politik tertentu, melainkan ada juga pemimpin birokrasi karier professional.

sumber :

https://9apps.id/