Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi

Gerakan reformasi yang diguliran oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat, yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa selama masa pemerintahan orde baru berkuasa, seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme, dan kolusi. Berbagai kasus yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dilakukan oleh elite-elite politik dan birokrasi orde baru diyakini merupakan salah satu faktor penyebab yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia.

Public mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi birokrasi, akan diikuti pula perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun cultural. Perubahan struktur, kultur, dan paradigm birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini.

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. Kepuasan total dan masyarakat pengguna jasa tersebut dapat dicapai apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam pemberian layanan. Perubahan paradigma pelayanan public tersebut diarahkan pada perwujudan kualitas pelayanan prima kepada public, melalui instrument pelayanan yang memiliki orientasi pelayanan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Osborne dan Plastrik (1997) mengemukakan bahwa realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang sering kali sangat berbeda dengan realita sosial yang ditemukan dalam masyarakat di negara maju. Realita empiric tersebut berlaku pula bagi birokrasi pemerintah, yang kondisi birokrasi di negara-negara berkembang saat ini sama dengan kondisi birokrasi yang dihadap oleh para reformis birokrasi di negara-negara maju pada sepuluh decade yang lalu.

sumber :

https://nashatakram.net/layanan-otomotif-seva-id/